Nilai Strategis Keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dengan Faslabuh Memadai Di Pesisir Selatan Pulau Jawa

Abstrak

Pemerintah Provinsi DIY mendorong transformasi paradigma kelautan melalui visi "Menyongsong Abad Samudera Hindia." Akan tetapi, kawasan pesisir selatan Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi surveillance gap akibat keterbatasan Fasilitas Labuh (Faslabuh) TNI Angkatan Laut. Hal ini memicu kerentanan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, aktivitas kapal riset asing tanpa izin, hingga kejahatan lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai strategis dan urgensi pembangunan Faslabuh TNI Angkatan Laut di pesisir selatan Jawa (khususnya wilayah kerja Lanal Yogyakarta) serta memetakan prioritas sinergi dengan Pelabuhan Perikanan Komersial berbasis infrastruktur penggunaan ganda (dual-use infrastructure). Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan tiga kriteria utama: Keamanan & Penegakan Kedaulatan (KK), Infrastruktur & Lokasi Strategis (IL), serta Efektivitas Operasional Logistik (EO), diperoleh data bahwa kriteria Keamanan dan Penegakan Kedaulatan (KK) menjadi prioritas utama dengan bobot terbesar (53,9%), disikuti oleh Infrastruktur dan Lokasi Strategis (IL) (29,8%), serta Efektivitas Operasional Logistik (EO) (16,3%) dengan nilai Consistency Ratio (CR) sebesar 0,006 (< 10%/valid). Hasil sintesis menegaskan pentingnya pendekatan "Hard Infrastructure First", di mana penyediaan Faslabuh di lokasi strategis seperti Laguna Wediombo menjadi titik tumpu utama. Sinergi infrastruktur ganda (dual-use) antara TNI AL dan perikanan komersial mampu menekan efisiensi logistik patroli (KRI/PC), memperpanjang durasi operasi (persistent presence), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan lokal.