INDONESIA’S POLICY ON THE SOUTH CHINA SEA: Strategy, Challenges and Regional Implications
DOI:
https://doi.org/10.52307/p53wc628Kata Kunci:
Laut Natuna Utara, Strategi “salami-slicing”, Stabilitas Kawasan, Tatanan internasional berbasis aturan, Sentralitas ASEANAbstrak
Studi ini mengkaji dinamika yang berkembang di Laut Tiongkok Selatan sebagai hasil dari interaksi antara hukum internasional, kedaulatan nasional, rivalitas geopolitik, dan saling ketergantungan ekonomi. Studi ini menyoroti strategi inkremental “salami-slicing” yang dilakukan Tiongkok dalam mengkonsolidasikan klaimnya, serta menggarisbawahi tantangan yang ditimbulkan terhadap stabilitas kawasan dan tertib internasional yang berlandaskan aturan (rules-based international order). Posisi Indonesia dianalisis sebagai negara non-pengklaim (non-claimant) yang memiliki kepentingan langsung di Laut Natuna Utara, di mana Indonesia mengadopsi pendekatan ganda yang memadukan penegakan kedaulatan secara tegas dengan diplomasi aktif berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS 1982). Studi ini berargumentasi bahwa kombinasi yang terukur antara diplomasi berbasis UNCLOS dan penegakan maritim yang kredibel menyediakan model strategis untuk membela hak-hak berdaulat tanpa meningkatkan eskalasi persaingan antar-kekuatan besar (great-power rivalry) di Laut Tiongkok Selatan. Pada tingkat kawasan, peran ASEAN melalui ASEAN Centrality, Code of Conduct (COC), serta langkah-langkah confidence-building measures tetap menjadi elemen krusial, namun terbatas oleh perpecahan internal dan tekanan eksternal, khususnya yang bersumber dari rivalitas AS–Tiongkok. Studi ini juga mengidentifikasi krisis global, termasuk perkembangan di Venezuela dan Iran, sebagai katalis yang berpotensi meningkatkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dengan cara memperlihatkan kelemahan dalam tatanan hukum internasional. Temuan-temuan studi ini menegaskan perlunya penguatan hukum internasional, peningkatan persatuan regional, dan perwujudan strategic autonomy melalui kapasitas pertahanan, diplomasi, serta kerja sama yang inklusif. Pada akhirnya, stabilitas yang berkelanjutan bergantung pada penyeimbangan antara penegakan berbasis hukum, dinamika kekuatan, dan keterlibatan multilateral.
