Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia: Implementasi White Hull Diplomacy Dalam Mengelola Grey Zone Di Laut Natuna Utara

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi white hull diplomacy Indonesia dalam mengelola dinamika grey zone di Laut Natuna Utara dengan menempatkan TNI Angkatan Laut sebagai penyangga strategis di balik operasi penegakan hukum sipil (Bakamla/KKP). Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif atas dokumen kebijakan nasional dan literatur akademik terakreditasi. Kerangka teoretik bertumpu pada neorealisme (rasionalitas negara dan self-help), teori keamanan maritim (multidimensi: hukum, ekonomi, pertahanan, diplomasi), serta konsep diplomasi maritim, diplomasi pertahanan, dan sintesisnya maritime 
defense diplomacy yang memosisikan laut sebagai ruang “deterrence without escalation”. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas white hull diplomacy bergantung pada arsitektur pertahanan berlapis yang diorkestrasi TNI ANGKATAN LAUT: keunggulan Maritime Domain Awareness untuk deteksi dan cueing, dukungan hidrografi serta lawfare guna legitimasi yuridis di bawah UNCLOS, dan kehadiran over-the-horizon kapal perang sebagai daya gentar tersembunyi. Rantai respons “data–penegakan–diplomasi” memvalidasi tindakan di ZEE, menurunkan risiko eskalasi, dan memperkuat posisi hukum Indonesia. Implikasi 
kebijakan menekankan integrasi informasi dan operasi TNI ANGKATAN LAUT–Bakamla  KKP, penguatan MDA dan kemampuan pembuktian, serta konsistensi diplomasi regional/multilateral. Dengan demikian, kekuatan maritim Indonesia diukur dari kecerdasan mengorkestrasi hukum, diplomasi dan pertahanan bukan semata kuantitas grey hull.